Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Banten mengadakan seminar tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) pada Kamis 7 Oktober 2021. Untuk ini PSGA menghaidrkan dua pembicara, yaitu Dr. Utari Enggar, M.Si. gender champion provinsi Banten dan Dr. Iin Ratna Sumirat, M.H. yang juga ketua PSGA UIN Banten. Acara ini dihadiri oleh 30 utusan dari enam fakultas di UIN Banten dan perwakilan dari kampus-kampus di Banten seperti Untirta, IAIB, Primagama, Unbaja, Unsera, UMT, dan Unis.
Ketua PSGA sekaligus pembicara pada seminar ini, Iin, menjelaskan bahwa RUU ini merupakan prioritas 2021 dan Prolegnas 2020-2024 DPR yang mengalami tarik ulur dan mangkrak di Komisi 8. Padahal angka kekerasan seksual di Indonesia memprihatinkan dan semakin hari semakin bertambah. “Karena dipandang perlu masukan dari masyarakat Banten, maka PSGA mengundang mahasiswa-mahasiwa Banten dalam hal ini diambil dari suara mahasiswa Banten tentang perlunya RUU ini menjadi UU
Pada seminar ini dua pembicara menjelaskan peran perempuan dan anak yang sering mengalami korban kekerasan seksual dan apa itu kekerasan. Selain itu mereka juga menjelaskan makna filosofi dan sosiogis dari RUU ini.
Lebih lanjut Iin menjelaskan bahwa undang–undang penghapusan kekerasan seksual diharapkan bisa menjadi upaya perlindungan oleh Negara kepada setiap warga Negara, khususnya terhadap perempuan dan anak.
“Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah satu upaya Negara untuk menegakan amanat konstitusi yang menegaskan jaminan hak setiap warga Negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Penegasan hak ini sejalan dengan falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegasnya.
Perdebatan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) semakin hari semakin alot. Perdebatan pro dan kontar semakin menjadi pemandangan yang menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat. Kegaduhan terkait RUU PKS ini menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat, seperti: sebenarnya apa itu kekerasan seksual? Sedarurat dan sepenting apakah RUU ini sehingga harus segera disahkan? Sejauh manakah komitmen RUU PKS dalam memenuhi hak- hak korban?
IIn Rata Sumirat menjelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusian, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak sehingga kekerasan seksual juga merupakan kekerasan berbasis gender, yang menyasar pada manusia karena jenis kelaminnya perempuan atau mengalami diskriminasi karena relasi kuasa yang timpang. Kekerasan ini sangat berpotensi terjadi di dalam masyarakat yang memiliki stuktur sosial dan budaya yang merendahkan dan memojokan perempuan, mengabaikan anak dan tidak mengakui atau menghargai adanya kondisi – kondisi khusus di dalam masyarakat. Kekerasan ini terjadi di dalam relasi yang sangat personal, di dalam lingkup keluarga atau rumah tangga.
Kekerasan seksual menimbulkan dampak luar biasa kepada korban, meliputi penderitaan psikis, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga poltik. Dampak kekerasaan seksual sangat mempengaruhi hidup korban. Dampak semakin menguat ketika korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial dan politik, ataupun mereka yang memiliki kebutuhan khusus , seperti orang dengan disabilita dan anak.
Iin menegaskan bahwa UUPKS bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani melindungi dan memulihkan korban menindak pelaku dan menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.
